Apa Urgensi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Pada Lelang Hak Tanggungan? 2. Rumusan Kamar TUN 50. Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertipikat hak tanggungan. Ana menghadapi kesulitan finansial akibat situasi darurat medis yang tidak terduga dan tidak mampu lagi membayar cicilan pinjamannya. Soalan Ibadat Tahun 2. 000,- (tiga juta enam puluh satu ribu rupiah) Sebelum SEMANomor 4 Tahun 2016 dikeluarkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 573K/Ag/2016 telah memutus bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakaneksekusi hak tanggungan dengan melakukan lelang karena debitur telah wanprestasiwalau perjanjian belum jatuh tempo. iur. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. Apabila pelelangan sesuai pemegang hak tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 6Selanjutnya, khusus untuk pelelangan hak tanggungan oleh pembeli lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada ketua Pengadilan Negeri tanpa mengajukan gugatan dengan menyampaikan Grosse Risalah Lelang. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1-5-1985 Nomor 44 luas 722 m2 atas nama Sogini adalah tidak tepat dan tidak beralasan. ANALISIS TERHADAP HAK GUGAT DEBITUR PADA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI DALAM PASAL 6 UNDANG -UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA -BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH -Khoirul Muslihah - Abstrak Penelitian ber tujuan untuk mengetahui. BANK RAKYAT INDONESIA : Nomor: 26/Pdt. Baca juga : Contoh Gugatan Perlawanan dalam Kasus Lelang Hak Tanggungan. Pdt. Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang yang diajukan oleh ParaPelawan terhadap Para Terlawan atas Permohonan Eksekusi Lelang No. Sep 9, 2010 · Contoh Parate Eksekusi. 1108/2013 Tanggal 4 Maret 2013 Jo. Gugatan ganti rugi, seperti yang tertulis dalam pokok perkara huruf BSubsider, pada angka 3. 9. 06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“Permenkeu 27/2016”): Dalam hal terdapat gugatan sebelum. Smn oleh BPR Dewa Arthaka Mulya Yogyakarta /Terlawan adalah Batal Demi Hukum atau setidaktidaknya HarusDibatalkan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. GADAI 1. Upaya hukum terhadap putusan verstek ini adalah perlawanan (verzet) 40 M. Surakarta. Adapun dalam gugatan perlawanan terhadap lelang eksekusi HakTanggungan, maka subjek hukum utamanya adalah pihak. Fikri adalah seorang pemilik rumah yang pada suatu waktu mengajukan hak tanggungan atas rumahnya untuk mendapatkan kredit dari bank guna membiayai proyek renovasi besar-besaran. Ashori yang bertempat. Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut. Pasal 21 UUHT: “Apabila pemberi Hak. MENGADILI. a. CIMB belum. objek lelang Hak Tanggungan melalui lelang, masing-masing sebagai Terlawan I dan Terlawan II. Namun keputusan-keputusan yang mengatur hak tanggungan itu tidak dimuat. Kasus ini dimulai dengan Koo Ay Tjen selaku nasabah lama berutang Rp400 juta pada Bank NISP. Fikri adalah seorang pemilik rumah yang pada suatu waktu mengajukan hak tanggungan. May 24, 2010 · Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan ”. Penegasan tersebut dapat Anda temukan dalam Alinea Ketiga Angka 5 Penjelasan Umum UUHT, yang berbunyi: Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah,. 000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); lelang eksekusi. Berita Media DJKN. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri d. Makalah ini merupakan. A2021131053 ABSTRAK Pemasangan Hak Tanggungan terhadap jaminan debitur berupa tanah, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada kreditur, jika suatu saat debitur cidera janji. 061. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1-5-1985 Nomor 44 luas 722 m2 atas nama Sogini adalah tidak tepat dan tidak beralasan. DALAM PROVISI :- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan ;- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas seluruh tanah dan bangunan yang beridiri diatas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. (1998). 4 Tahun 1996), ditegaskan bahwa. 245-246), pemberi hak tanggungan adalah pemilik persil, yang dengan sepakatnya. Kata Kunci : Perlawanan Eksekusi dalam Hak Tanggungan PERDATA UMUM/7. 09/Pdt. Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 28/Pdt. Pelawan tidak berwenang mengajukan Gugatan (Exceptio Diskualifikatoir) Bahwa Pelawan adalah pihak yang memiliki agunan dan pihak tereksekusi yang tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk yang tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan. Oleh: Roni Mantiri, SH. ANALISIS UPAYA PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR:. Hal tersebut juga telah menimbulkan ketakutan bagi para pelaksana lelang yang dalam hal ini KPKNL untuk menerima permohonan lelang parate executie berdasarkan Pasal 6 UUHT. 4. Peradilan Tata Usaha Negara. May 11, 2021 · Bahwa, adapun kerugian materiil maupun imateriil yang diderita oleh Penggugat akibat tidak transparannya Tergugat kepada Penggugat dengan rincian : (a). B/2013/PN. 2 di atas, yang mana hal ini Terlawan telah melakukan tindakan. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan terkait gugatan pelaksanaan lelang yaitu “Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 6 tayangan. 2. Pasal 43 Permenkeu 27/2016 berbunyi: Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit. Sebagai contoh, kita dapat melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/PDT/2015 yang menjadi sumber yurisprudensi. Gugatan Perlawanan/derdenverzet merupakan upaya dari pihak ketiga diluar yang berperkara untuk menghentikan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan secara lelang, demi mempertahankan hak Pelawan yang merasa memiliki hak atas obyek lelang tersebut, Terlawan V sebagai pemenang lelang mengajukan gugatan rekonvensi. Proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak Kreditur. Debitur mengajukan keberatan tentang pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang- undang Hak Tanggungan ke BPSK, didasarkan pada Pasal 45 Undang-undang nomor 8 athun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil Gugatan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) adalah Adanya gugatan perlawanan dari pemberi hak jaminan; 3) Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan telah memperjelas bahwa parate eksekusi tak perlu lagi melalui pengadilan negeri. Ajukan Gugatan ke Pengadilan. Koeswanto Tandijono yang belum dibagi hak warisnya. Pdg yaitu gugatan pembatalanproses lelang eksekusi berdasarkan Risalah Lelang Nomor. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan. Home Other. Gugatan Perlawanan eksekusi Lelang, seperti yang tertulis dalampokok perkara huruf A Primair pada angka 7. Terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dalam menjalankan eksekusi Hak Tanggungan, yaitu antara UUHT yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial Hak. 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa “ Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. uns. Kasus Contoh: Gugatan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan. Adanya gugatan pihak ketiga terkait dengan barang jaminan, dengan ketentuan apabila ia sebagai pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan hak. Menetapkan proses pelaksaan pelelangan hak tanggungan atas tanah obyek sengketa milik Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 480 m2, SHM Nomor 135 atas nama SUARTINI TOMBAAN, yang terletak di Jalan Uwe Maisi, RT/RW 006/003, Kelurahan Kampal, Kecamatan. G/2011/PN. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBg, atau Rv. Perlawanan terhadap Eksekusi Hak Tanggungan atau GugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH):a)Bahwa dalildalil Gugatan Para Penggugat dari posita point nomor11 dan posita nomor 15 sampai dengan posita point nomor 18,esesntinya / substansinya merupakan Keberatan / PerlawananTerhadap Eksekusi Hak Tanggungan / Eksekusi. Dwi Nugrohandini, & Mulyati, E. 000,- ( satu milyar rupiah) senilai nilai obyek sengketa milik Penggugat yang akan diproses lelang oleh Tergugat; (b). 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar. Kasus Contoh: Gugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan. Permasalahan kredit macet merupakan permasalahan yang sering di hadapi oleh lembaga keuangan perbankan. Answer: Untuk mengajukan eksekusi pengosongan, pemenang lelang eksekusi hak tanggungan cukup berpegang pada gross akta kutipan risalah lelang, tanpa harus. Semua Direktori. pihak Terlawan II melakukan sita eksekusi atas tanah yang menjadi hak tanggungan kredit. Peradilan Tata Usaha Negara. 03/2016, tanggal 15 Juni 2015 adalah sah secara hukum;. Demikian jawaban dan penjelasan kami atas pertanyaan Anda. c milik Penggugat I, maka dari segiJuridis Formal gugatan penggugat sudah terang dan jelas alias tidakmengandung. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, mengatur dengan jelas bahwa eksekusi Hak Tanggungan tetap harus memerlukan izin/fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat. 43/Desa Tamanan Surat Ukur tanggal 1-5-1985 Nomor 44 luas 722 m2 atas nama Sogini adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Menyatakan lelang Hak Tanggungan No. Peradilan Tata Usaha Negara. 500 lebih adalah. Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. Bersama ini pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi. secara jelas dan nyata sama dengan Gugatan PELAWAN tertanggal15 Juni 2015. 6575/Kelurahan Sumbersari sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;- Memerintahkan putusan. Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. Adanya putusan ini. Dalil gugatan Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum samasekali, karena untuk pengosongan lelang hak tanggungan sesuai ketentuanSEMA nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Pleno Kamar Tahun 2013sebagai Pedoman. info atau Whatsapp di 0821 3000 7093. 061. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan serta menganalisis kesesuaian. , hal. Rumusan Kamar Perdata 63. adanya gugatan perlawanan ke pengadilan dari pemberi Hak Tanggungan pihak ketiga karena merasa keberatan adanya penetapan eksekusi lelang yang diajukan oleh kreditur. Hak tanggungan dalam pelaksanaannya, berpedoman pada beberapa asas yang meliputi: 1. MENGADILI: Dalam Eksepsi. d 480/2016 tanggal 28 Desember 2016. 7. Gugatan pembatalan lelang hak tanggungan adalah salah. Perlawanan pihak ketiga merupakan upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam. Surat Gugatan 7 (tujuh) rangkap ditambah sejumlah para pihak (beserta aslinya), Bila yurisprudensi Mahkamah Agung No. Sertifikat Hak Tanggungan No. Nilai utang. Apr 23, 2013 · Dalam artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 207 Herzien Indlandsch Reglement ("HIR") dan Pasal 225 Rechtsreglement Buitengewesten (“RBg”). 7 Dasar hukum untuk melakukan gugatan perdata karena hasil lelang tidak cukup untuk melunasi seluruh utang adalah Pasal 1131 KUHPerdataPerlawanan Lelang Hak Tanggungan ini pada Wilayah hukum Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili, dengan maksud mempertahankan hak-hak PELAWAN;. Dengan dilakukannya lelang hak tanggungan terhadap asetjaminan Para Pelawan pun telah sesuai dengan peraturanperundangundangan sebagaimana yang telan Terlawan sampaikan pada poin 10. Jika parate executie masih harus melalui fiat dari ketua pengadilan, maka letak paraat-nya (siap ditangan) sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri menjadi hilang. Sebab, ini berkaitan dengan jaminan umum yang tercantum dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) yang berbunyi:Menyatakan Gugatan Perlawanan Lelang eksekusi Pelawan kabur;II. Rumusan Kamar Agama 103. Diberikan dengan akta autentik (pasal 1171 KUHPerdata) Sebagaimana halnya dengan pemberian jaminan lainnya, seperti Hak Tanggungan, Gadai, dan Fidusia, maka pemberian jaminan berupa Hipotik atas kapal tersebut harus dibuat di secara otentik di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Gugatan perdata yang biasa dilayangkan kepada pejabat lelang adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 7 Apabila pelelangan sesuai pemegang hak tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi. AKIBAT HUKUM GUGATAN DAN PERLAWANAN TERHADAP LELANG EKSEKUSI HAK. Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari. Ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya adalah proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan otoritas pertanahan bahwa. 04 / PDT. 1282 K/Sip/1979: “Oleh karena saat ini objek eksekusi telah beralih hak kepemilikannya kepada Pemenang Lelang yang mana akan dilakukan pengosongan, maka berdasarkan uraian serta bukti-bukti diatas, Perlawanan dari Pelawan telah terlambat (tardif);” Rumusan Kamar Perlawanan Eksekusi. Lelang Objek Jaminan Fidusia dan Hak Tanggungan oleh PT. 458 dan 1. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan c. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan(dalam perkara Nomor 126/Pdt. 3089 K/Pdt/1991) yang kami jelaskan tadi, memberikan hak kepada pihak ketiga untuk. Satrio dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1 (hal. Baca juga : Contoh Gugatan Perlawanan dalam Kasus Lelang Hak Tanggungan. uns. Gugatan. Karena usaha saya bangkrut dan tidak bisa membayar cicilan, tiba-tiba saya mendapat SP3 bahwa utang saya harus segera dilunasi dalam waktu 1 bulan, atau akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ). Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. Plw/2007/PN. 000,-. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang tata cara melelang hak tagih berikut. Liona N. 3. 35, tanggal19 Mei 2014, maka secara hukum hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan berakibatsurat. Akibat Hukum Gugatan dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan menunda pelaksanaan lelang atau membatalkan pelaksanaan lelang, hal ini tentu menimbulkan ketidak pastian bagi pihak-pihak yang terkait dengan hak tanggungan. Salah satu yang terjadi gugatan perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan terjadi antara pihak Eko Handoko Hasian melawan PT. Pasal 6 Undang Undang No. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. Mengenai perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi dijelaskan lebih jauh dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan. Admin blog Kumpulan Surat Penting juga. Bahwa Penggugat keberatan atas lelang eksekusi hak tanggungan yangdilakukan oleh Tergugat II atas :e Satu bidang tanah berikut bangunan sesuai SHM No. ”. 1) Pengajuan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (“KPKNL”)[6], yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan. PeraturanPilihan Proses Eksekusi Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Hingga Fidusia. PS 200(1) HIR/RBG), hingga gugatan perlawanan lelang ini diajukan pada Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili; 11. terkait perlawanan terhadap sita eksekusi oleh tersita. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Selaku Kurator Gugatan Actio Paulina terhadap: - Restrukturisasi utang antara PT. G/ 2008/ PN. 2. Subekti, op. o Dari uraian diatas kiranya dapat dipahami bahwa eksekusi Lelang Hak Tanggungan tidak semata-mata harus dipimpin oleh Ketua Pengadilan (melalui titel eksekutorial) tetapi dapat juga dilaksanakan berdasarkan berdasarkan pasal 6 UUHT. Berdasarkan uraian kami diatas berikut kami sampaikan butir-butir pokok sebagai berikut : 1. H, M. Jika pendaftaran gugatan melalui Kuasa Hukum (advokat) harus mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi e-COURT Mahkamah Agung RI ; 2. satu yang terjadi gugatan perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan terjadi antara pihak Eko Handoko Hasian melawan PT. 00122945. 000. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. Pengadilan Pajak. 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,. 000,-Kerugian Debitur = Rp. Lembaga lelang memiliki peranan yang strategis dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, diantaranya melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pemenang lelang atas objek Hak Tanggungan adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi hukum. Sebelum SEMANomor 4 Tahun 2016 dikeluarkan, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 573K/Ag/2016 telah memutus bahwa bank/pihak kreditur berwenang untuk melaksanakaneksekusi hak tanggungan dengan melakukan lelang karena debitur telah wanprestasiwalau perjanjian belum jatuh tempo. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan. Permasalahan Eksekusi Putusan adalah sebuah makalah yang membahas tentang berbagai kendala dan solusi dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata, khususnya yang berkaitan dengan hadhanah atau pengasuhan anak. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN Mohammad Algifarri Sukmaya*). Dalam batang tubuh Undang-Undang Hak Tanggungan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Menurut Pasal 207 Herziene Indonesische Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa “terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yangpembatalan risalah lelang Nomor462/2016 tanggal 20 Desember 2016, Nomor 472/2016 tanggal 23Desember 2016, Nomor 476/2016 s. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. Disebutkan “setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku. Sarwono, dalam "Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik", menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum. , hal. Jika pengadilan memiliki banyak kasus yang harus ditangani, maka waktu tunggu mungkin lebih lama. S/2022/PN Bau, bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan melakukan perjanjian utang piutang sebagaimana dibuktikan dengan surat perjanjian utang piutang tertanggal 10 Mei 2021,. 1376 luastanah 610 m2 tercatat atas nama Polo yang terletak di Jl. Dalam 5 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 57. H. Mulai dengan cara litigasi, permintaan eksekusi ke pengadilan, penjualan objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, hingga melalui bawah tangan atas dasar kesepakatan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para. Kata Kunci: Perlawanan Pihak Ketiga, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum. Gadai; Pada gadai, hak parate eksekusi diatur di dalam Pasal 1155 KUH Perdata yang timbul karena diberikan undang-undang atau demi hukum dan tidak perlu diperjanjikan terlebih dahulu. Sebagai tambahan informasi untuk Anda, yang bisa menghentikan lelang adalah gugatan dari pihak ketiga. Bank Artos Indonesia). Dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Berdasarkan uraian di atas, selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri. cit. Terimakasih kepada Pak Anas, Pak Rino Priyanto selaku Kepala seksi pelayanan lelang di KPKNL dan Pak Mahaputra selaku Hakim di.